• doang.jpg

Tugas Pokok dan Fungsi

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

 

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 1

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi tanggung jawabnya dan kewenangan lain yang diserahkan oleh Bupati Kepadanya.

Pasal 2

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 1 Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi;

a.Penyusunan kebijakan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan ketentuan perundang–undangan yang berlaku;

b.Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kelautan dan Perikanan;

c.Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kelautan dan Perikanan;

d.Pengelolaan administrasi umum meliputi perencanaan program, keuangan, kepegawaian dan urusan umum;

e.Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

f.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

(1)Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

Kepala Dinas.

Sekretariat :

a.  Sub Bagian Perencanaan

b.  Sub Bagian Keuangan

c.  Sub Bagian Umum

Bidang Perikanan Budidaya :

a.  Seksi Budidaya Laut dan Payau

b.  Seksi Budidaya Air Tawar dan Perairan umum

                c.   Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya

Bidang Kelautan, Pesisir dan Perikanan Tangkap :

a.  Seksi Kelautan dan Konservasi

b.  Seksi Perikanan Tangkap

Seksi Pengembangan Wilayah Pesisir

Bidang Bina Usaha Mutu dan Kelembagaan :

a.   Seksi Pembinaan Usaha

                b.Seksi Pembinaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan

                c.Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Penyuluhan

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan :

a.   Seksi Sumber Daya Manusia Pengawasan Kelautan dan Perikanan

                b.Seksi Sarana dan Prasarana Pengawasan

                c.Seksi Penataan dan Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan

Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Uraian Tugas

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 1 dan 2, serta memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan staf pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 5

1.Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, perencanaan program,  pendistribusian perlengkapan kantor, kepegawaian, keuangan dan urusan umum.

2.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sekretariat mempunyai fungsi :

a.Pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan kantor Dinas Kelautan dan Perikanan;

b.Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;

c.Pengumpulan hasil penyusunan rencana, program kerja dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana.

Paragraf 2.1

Sub Bagian Perencanaan

Pasal 6

 

(1)Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyusun rencana operasional dan pemeliharaan kantor serta pembiayaan kantor, menyusun data dan informasi organisasi dan tata laksana dinas, rencana pelatihan pegawai dan pengembangan SDM di lingkungan dinas,  menyusun program kerja strategis dan laporan pelaksanaan kinerja dinas.

(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian perencanaan mempunyai fungsi :

a.  Penyusunan rencana operasional dan pemeliharaan kantor serta pembiayaan kantor;

        b.  Penyusunan data informasi organisasi dan tata laksana dinas;

c.  Penyusunan rencana pelatihan pegawai dan pengembangan SDM di lingkungan dinas;

d.  Penyusunan program kerja strategi dan laporan pelaksanaan kinerja dinas.

Paragraf 2.2

Sub bagian Keuangan

Pasal 7

(1)Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan anggaran dan verifikasi serta pengurusan perbendaharaan.

(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat (1), sub bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana anggaran dinas;

b. Pengelolaaan administrasi keuangan dinas;

c. Pembuatan laporan penggunaan keuangan Dinas;

d. Pelaksanaan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan dinas;

e. Pemberian usulan untuk perbaikan anggaran dan pengelolaan keuangan dinas;

 f. Pelaksanaan kegiatan bidang administrasi keuangan.

 

 

Paragraf 2.3

Sub bagian Umum

Pasal 8

 

(1)Sub Bagian Umum mempunyai tugas mengelola kegiatan administrasi perkantoran kegiatan surat menyurat, tatausaha perjalanan Dinas, melakukan penginvestasian, pembelian, pendistribusian dan pemeliharaan barang-barang inventaris kantor, menyusun rencana penempatan dan mutasi pegawai di lingkungan dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan kepegawaian.

(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sub bagian umum mempunyai fungsi :

a.Pengelolaan kegiatan surat menyurat yang meliputi pengetikan, penggandaan,    dan pengarsipan;

b.Pengurusan tata usaha perjalanan dinas;

c.Pelaksanaan investasi, pembelian, pendistribusian, dan pemeliharaan barang – barang    inventaris  kantor;

Penyusunan rencana penempatan dan mutasi pegawai lingkungan dinas;

Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengembangan kepegawaian.

 

Paragraf 3

Bidang Perikanan budidaya

Pasal 9

(1)Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan;

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

a.Pemberian fasilitas transformasi teknologi budidaya laut payau dan air tawar;

b.Pengembangan dan pengendalian budidaya perikanan;

c.Pembinaan dan pengaturan sarana dan prasarana budidaya;

d.Pelaksanaan analisis data statistik dan informasi budidaya perikanan;

e.Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan program pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi perikanan budidaya;

f.Perencanaan pembangunan perikanan budidaya;

g.Pembinaan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan budidaya;

h.Pelaksanaan pengendalian lingkungan dan kesehatan ikan;

i.Penyusunan pedoman teknis pelepasan dan penarikan varietes induk/benih ikan;

j.Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

 

 

Paragraf 3.1

Seksi Budidaya Laut dan Air Payau

Pasal 10

 

(1) Seksi Budidaya Laut dan Air Payau mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, identifikasi, analisis, standarisasi dan memfasilitasi transformasi teknologi budidaya ikan di laut dan air payau;

(2)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud ayat (1), seksi budidaya  laut dan air payau mempunyai fungsi :

         a. Perumusan dan penerapan teknologi dan pola budidaya perikanan secara terkoordinasi;

  •          b. Inventarisasi, Identifikasi, analisis, standarisasi dan memfasilitasi transformasi teknologi      budidaya ikan dilaut dan air payau;

         c.  Penetapan sentral komoditas budidaya laut dan air payau secara terkoordinasi;

         d.  Pembinaan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan budidaya laut dan air payau;

         e.Penetapan kebijakan keramba jaring apung di wilayah laut.

Paragraf 3.2

Seksi Budidaya Air Tawar dan Perairan Umum

Pasal 11

(1)Seksi budidaya Air Tawar di Perairan Umum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, identifikasi, analisis, standarisasi dan memfasilitasi transpormasi teknologi budidaya ikan di Air Tawar dan Perairan Umum;

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud ayat (1), seksi budidaya air tawar dan perairan umum mempunyai fungsi :

a.Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, analisis, standarisasi dan memfasilitasi transformasi teknologi budidaya ikan di air tawar dan perairan umum;

b.Fasilitasi pengembangan teknik dan pola budidaya air tawar dan perairan umum;

c.Penetapan sentral komoditas budidaya air tawar dan perairan umum secara terkoordinasi;

d.Pembinaan dan Bimbingan penerapan teknologi perikanan budidaya air tawar dan perairan umum;

e.Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum;

Paragraf 3.3

Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya

Pasal 12

 

(1)Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pengembangan, penetapan standar teknis,dan pengaturan sarana dan prasarana budidaya;

(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), seksi sarana dan prasarana budidaya mempunyai fungsi :

a.Pelaksanaan inventarisasi, analisis kebutuhan bimbingan, pengadaan, pemanfaatan, pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana budidaya;

b.Penetapan standar teknis, norma, sistem dan prosedur perbenihan secara terkoordinasi sesuai ketentuan yang berlaku;

c.Penetapan kebijakan pengadaan,dan pengawasan peredaran bibit perikanan, obat perikanan, bahan kimia, bahan biologis, pakan ikan/udang dan komoditi perikanan lainnya;

d.Mengidentifikasi, monitoring dan evaluasi penggunaan bibit perikanan dan komoditi perikanan lainnya yang beredar di pasaran dan masyarakat;

e.Penetapan kebijakan introduksi spesies komoditas perikanan;

f.Pemberian fasilitas perencanaan pola penggunaan, penataan, pengembangan dan pemeliharaan irigasi tambak dan prasarana budidaya ikan lainnya;

g.Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pengembangan prasarana listrik, air bersih, perhubungan, dll di wilayah pengembangan budidaya.

Paragraf 4

Bidang Kelautan, Pesisir dan Perikanan Tangkap

Pasal 13

(1)Bidang Kelautan, Pesisir dan Perikanan Tangkap mempunyai tugas melakukan pembinaan di bidang kelautan, pesisir dan perikanan tangkap;

(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), bidang kelautan, pesisir dan perikanan tangkap mempunyai fungsi :

a.  Pembinaan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, sarana dan prasarana pesisir, perikanan tangkap serta penataan ruang laut di wilayah kewenangan kabupaten,;

b.Pembinaan masyarakat pesisir;

c.  Pembinaan dan koordinasi pengelolaan terpadu dan pemamfaatan sumberdaya laut dan wilayah pesisir;

d.Analisis data dan informasi kelautan, wilayah pesisir dan Perikanan tangkap;

e.  Pembinaan dan pengembangan teknologi penangkapan ikan spesifik daerah;

f.  Koordinasi kaji terap dan transformasi teknologi perikanan tangkap;

g.Pelaksanaan analisis stock sumberdaya diwilayah laut kabupaten;

h.Pelaksanaan analisis data sarana dan prasarana perikanan tangkap;

Pembuatan dan penyebarluasan peta migrasi dan penyebaran ikan.

Paragraf 4.1

Seksi Kelautan dan Konservasi

Pasal 14

 

(1)Seksi kelautan dan Konservasi mempunyai tugas membina dan mengembangkan Sumberdaya kelautan dan konservasi sumberdaya;

(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), seksi kelautan dan konservasi mempunyai fungsi :

a.Penetapan ruang laut dan pesisir, peta potensi laut wilayah kewenangan kabupaten;

b.Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan ruang laut, pesisir dan peta potensi laut wilayah kewenangan kabupaten;

c.Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman diwilayah laut kewenangan kabupaten;

d.Pelaksanaan koordinasi eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawaperairan lainnya di wilayah kabupaten serta pengelolaan sarana kelautan pendukung konservasi dan pengelolaan;

e.Pelaksanaan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang di wilayah kewenangan kabupaten;

f.Perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan kabupaten;

g.Pelaksanaan konservasi dan pengkayaan stok sumberdaya yang mengalami penurunan populasi;

h.Pelaksanaan bimbingan teknis operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan;

i.Pelaksanaanekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau kecil (terumbu karang, lamun dan mangrove);

j.Pelaksanaan dan koordinasi mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan wilayah laut kewenangan kabupaten. 

Paragraf 4.2

Seksi Perikanan Tangkap

Pasal 15

(1)Seksi Perikanan tangkap mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknologi perikanan tangkap

(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud ayat (1), seksi Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :

a.Pembinaan sarana dan prasarana perikanan tangkap;

b.Pembinaan dan Pengembangan teknologi penangkapan spesifik daerah;

c.Pembinaan dan bimbingan penerapan teknologi dibidang penagkapan ikan dan kapal perikanan;

d.Pelaksanaan analisis data statistik dan informasi perikanan tangkap;

e.Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi dibidang perikanan tangkap;

f.Perencanaan pembangunan perikanan tangkap;

g.Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stock ikan di wilayah perairan;

h.Pembuatan dan penyebarluasan peta pola imigrasi dan penyebaran ikan;

i.Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan;

j.Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan;

k.Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal, standarisasi kelayakan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan;

l.Penetapan kebijakan produktifitas kapal perikanan, pembuatan alat tangkap, penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jarak jauh untuk penangkapan ikan;

m.Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil;

n.Pendataan kapal/perahu perikanan tangkap;

o.Pelaksanaan, koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut.

Paragraf 4.3

Seksi Pengembangan Wilayah Pesisir

Pasal 16

1.Seksi pengembangan wilayah pesisir mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi dan pembinaan sarana dan prasarana wilayah pesisir;

2.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud ayat (1), seksi pengembangan Wilayah pesisir mempunyai fungsi;

a.Perumusan dan penetapan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah pesisir;

b.Perumusan perencanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan masyarakat di wilayah pesisir;

c.Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengembangan sumberdaya wilayah pesisir;

d.Peningkatan akses permodalan pada instansi keuangan legal seperti Perbankan dan koperasi;

e.Pelaksanaan koordinasi pengembangan ekonomi masyarakatdan pulau-pulau kecil;

f.Pelaksanaan kajian pengembangan potensi wilayah pesisir.

Paragraf 5

Bidang Bina Usaha, Mutu dan Kelembagaan

Pasal 17

(1)Bidang Bina Usaha, Mutu dan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan pembinaan usaha, mutu dan kelembagaan di bidang kelautan dan perikanan.

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud ayat (1), Bidang Bina Usaha, Mutu dan Kelembagaan mempunyai fungsi:

a.Fasilitasi pembinaan kelembagaan dan permodalan, bimbingan teknologi pengolahan hasil perikanan, pengelolaan usaha dan kerjasama usaha swasta di bidang kelautan dan perikanan;

b.Pelayanan rekomendasi perizinan, pemantauan, pengawasan, pembinaan pemasaran dan promosi;

c.Analisis dan penyajian data serta informasi pasar;

d.Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan;

e.Bimbingan teknis pelaksanaan standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu perikanan;

f.Penyelenggaraan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.

Paragraf 5.1

Seksi Pembinaan Usaha

Pasal 18  

(1)Seksi Pembinaan Usaha mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, analisis dan pembinaan usaha;

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), seksi pembinaan usaha mempunyai fungsi;

a.Pelaksanaan bimbingan permodalan usaha perikanan;

b.Pelayanan dan pengawasan perizinan meliputi prosedur perizinan dan pemantauan pelaksanaan perizinan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;

c.Pelaksanaan bimbingan analisis usaha, pengelolaan usaha dan kerjasama usaha swasta di bidang perikanan;

d.Pelaksanaan, pendaftaran, penilaian, pemberian rekomendasi terhadap pengusaha dan calon pengusaha perikanan dan atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan s/d 10 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing;

e.Memfasilitasi dan mengawasi program kerjasama usaha pelaku perikanan dalam rangka memberi perlindungan terhadap pelaku usaha perikanan.

Paragraf 5.2

Seksi Pembinaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pasal 19

(1)Seksi Pembinaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, analisa pembinaan mutu serta pemasaran hasil perikanan.

(2)Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud pada ayat (1), seksi pembinaan mutu dan pemanfaatan hasil perikanan mempunyai fungsi:

a.Pelaksanaan bimbingan teknologi, penanganan dan pengolahan hasil perikanan secara terkoordinasi;

b.Pembinaan dan pengawasan mutu produksi, tenaga, sarana, prosedur dan metode pengujian mutu hasil perikanan;

c.Pelayanan, pemantauan dan bimbingan pemasaran dan promosi produk perikanan baik dalam maupun luar negeri;

d.Pengembangan sistem jaringan informasi dan pelaksanaan kegiatan pameran dan promosi komoditas perikanan unggulan daerah baik dalam maupun luar negeri dalam rangka pengenalan potensi dan pengembangan investasi;

e.Perumusan rencana sarana informasi cetak dan elektronik untuk memperkenalkan produk unggulan perikanan;

f.Pelaksanaan kerjasama dalam rangka promosi dan pemasaran hasil perikanan;

g.Pengembangan bursa komoditas secara terkoordinasi;

h.Pelaksanaan kebijakan ekspor impor induk dan benih ikan serta hasil olahan perikanan.

Paragraf 5.3

Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Penyuluhan

   Pasal 20

(1)Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan investarisasi, identifikasi, analisa dan pembinaan kelembagaan pembudidayaan ikan, pengolah hasil perikanan dan nelayan serta menyelenggarakan penyuluhan kelautan dan perikanan;

(2)Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud pada ayat (1), seksi pembinaan kelembagaan dan penyuluhan mempunyai fungsi :

a.Pelaksanaan bimbingan teknis dan administrasi dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan nelayan pengolah dan pembudidaya ikan;

b.Peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga penyuluh, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan;

c.Memfasilitasi pembinaan kelembagaan, pengolah hasil perikanan dan pembudidayaan ikan;

d.Mengkoordinasikan penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan;

e.Pelaksanaan sistem informasi dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.

Paragraf 6

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

    Pasal 21

(1)Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melakukan pembinaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan.

(2)Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud tugas yang dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengawasan dan Pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan mempunyai fungsi :

a.Pelaksanaan sosialisasi dan monitoring terpadu serta pengawasan dan pengamanan sumberdaya ikan dan lingkungan (SISWASMAS);

b.Pengindentifikasian biota laut, pelestarian sumberdaya ikan (Searching, restoking, pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan);

c.Peningkatan kapasitas PPNS dan Sarana Pengawasan.

Paragraf 6.1

Seksi Pengembangan SDM Pengawasan Kelautan dan Perikanan

Pasal 22

(1)Seksi Pengembangan SDM Pengawasan kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengembangan SDM pengawasan kelautan dan Perikanan;

(2)Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud pada ayat (1), seksi pengembangan SDM pengawasan kelautan dan perikanan mempunyai fungsi :

a.Pelaksanaan investarisasi data pengawasan perikanan dan kelompok Siswasmas di Kecamatan.

b.Peningkatan kapasitas pengawasan perikanan melalui diklat pelatihan, pertemuan/sosialisasi, magang dan studibanding;

c.Pembinaan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawasan (POKMASWAS);

d.Pembangunan jaringan, meningkatkan apresiasi dan membangkitkan partisipasi masyarakat di bidang pengawasan;

Paragraf 6.2

Seksi Sarana dan Prasarana Pengawasan

    Pasal 23

(1)Seksi Sarana dan Prasarana Pengawasan mempunyai tugas melakukan inventarisasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

(2)Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud pada ayat (1), seksi sarana dan prasarana pengawasan mempunyai fungsi;

a.Inventarisasi dan identifikasi sarana dan prasarana pengawasan;

b.Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan ;

c.Pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan;

d.Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pengendalian distribusi sarana produksi perikanan;

e.Pembinaan dan pengembangan sarana dan prasaran pengawasan, penetapan wilayah pengawasan, perumusan standarisasi pelaksanaan pengawasan kelautan dan perikanan;

f.Penyediaan peta tematik pencemaran perairan dan rawan konflik.

Paragraf 6.3

Seksi Penataan dan Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan

Pasal 24

(1)Seksi penataan dan penegakan hukum kelautan dan perikanan mempunyaimelakukan pembinaan  penataan dan penegakan hukum kelautan dan perikanan.

(2)Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud pada ayat 1, seksi penataan dan penegakan hukum kelautan dan Perikanan Mempunyai fungsi :

a.Penyiapan peraturan dan harmonisasi peraturan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

b.Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;

c.Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan Monitoring, Controlling, Survaillance dan Investigasi (MCSI);

d.Penyusun program, data dan pelaporan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;

e.Publikasi dalam rangka sosialisasi program pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan;

f.Pelaksanaan supervisi pembinaan operasional pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;

g.Pelaksanaan penegakan hukum dan penanganan pelanggaran diwilayah laut kewenangan kabupaten;

h.Monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan perikanan;

i.Pengawasan terhadap pelaksanaan distribusi sarana produksi perikanan;

j.Inventarisasi, pengolahan dan penyajian data tindak pidana perikanan.

Paragraf 7

Organisasi

Pasal 25

1.Organisasi UPT terdiri dari :

a.Kepala UPT

b.Kepala Sub Bagian Tata Usaha

2.Bagan susunan organisasi UPT tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini.

 

Paragraf 7.1

Unit Pelaksana Teknis

Tugas Pokok

Pasal 26

Unit Pelaksana Teknis bertugas sebagai perpanjangan tangan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam membina dan mengurus pada semua jenjang yang ada di wilayah Kecamatan.

Fungsi

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 182, Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi :

1.Membantu Kepala dinas melaksanakan perencanaan program pembinaan kegiatan pada semua jenjang dalam wilayah kecamatan, berkoordinasi sesuai tugas Kepala Bidang masing-masing;

2.Membantu Kepala dinas melaksanakan pelayanan langsung pada semua jenjang sesuai tugas koordinasi dengan Kepala bidang masing-masing dan Camat;

3.Membantu Kepala dinas melaksanakan evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut pada semua jenjang di wilayah kecamatan dan berkoordinasi kepada kepala bidang masing-masing sesuai tugasnya;

4.UPT bertanggung jawab langsung kepada Kepala dinas dan tetap berkoordinasi dengan Kepala bidang masing-masing.

Paragraf 7.2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 28

Tugas pokok sub bagian tata usaha :

a.Melaksanakan urusan surat menyurat dan pendistribusian perlengkapan kantor dan urusan umum;

b.Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, perlengkapan dan pemeliharaan kantor UPT dinas;

c.Melaksanakan pengelolaan administrasi;

d.Mengumpulkan hasil penyusunan rencana dan pelaporan;

e.Urusan tata usaha dipimpin oleh seorang kepala urusan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPT dinas.

Paragraf 7.3

Kelompok jabatan fungsional

Pasal 29

(1)Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebahagian kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan;

(2)Kelompok jabatan fungsional dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan;

(3)Setiap kelompok jabatan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang disepakati oleh anggota kelompok lainnya;

(4)Pengangkatan tenaga fungsional dan ketua kelompoknya ditetapkan dengan keputusan Bupati;

(5)Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala dinas;

(6)Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Gallery

  • bandeng.jpg
  • daerah pesisir.jpg
  • dirjen perikanan bd.jpg
  • kapal nelayan.jpg
  • keramba.jpg
  • mina.jpg
  • mts.jpg
  • panen 3.jpg
  • penangkaran rumput laut3.jpg
  • pengasapan ikan.jpg
  • pondok wisata.jpg
  • pos1.jpg
  • tambak-udang.jpg
  • udah.jpg
  • udang windu.jpg

Alternative flash content

Requirements